ISPO

     Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil  oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Pelaksanaan ISPO akan dilakukan dengan memegang teguh prinsip pembinaan dan advokasi serta bimbingan kepada perkebunan kelapa sawit yang merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu tahap pertama dari pelaksanaan sertifikasi ISPO adalah klasifikasi. Klasifikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan sedangkan sertifikasi merupakan tuntutan perdagangan internasional yang dilaksanakan sesuai ketentuan internasional yang antara lain memenuhi kaedah International Standard Organization (ISO). Kementerian Pertanian akan melaksanakan penilaian untuk sertifikasi ISPO secara transparan dan independen.

Dalam menghadapi persiapan penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) telah dan akan dilakukan sederet kegiatan yaitu:

1. Uji coba lapangan terhadap 15-20 perusahaan yang akan dilakukan oleh auditor dari lembaga sertifikasi independent dan didampingi oleh anggota Tim Penyusun ISPO, perwakilan asosiasi dan pemerintah. Tujuan uji coba ini adalah agar diperoleh masukan untuk perbaikan standar ISPO untuk cara penerapannya termasuk sertifikasi dan klasifikasinya, serta kesulitan yang ditemui pada praktek lapangan

2. Dibukanya konsultasi publik melalui website dalam 2 bahasa sehingga diharapkan akan diperoleh masukan dari semua pemangku kepentingan industri minyak sawit, konsultasi dengan masyarakat akan dibuka pada permulaan Februari hingga akhir Februari 2011.

3. Pertemuan dengan para pemangku kepentingan yang bersifat fisik akan diselenggarakan selama bulan Februari 2011, dimulai dengan pertemuan dengan para Dinas Perkebunan sebagai pelaksana proses klasifikasi dan bimbingan kepada petani serta monitoring.

4. Pertemuan Pleno Tim untuk membahas hasil pertemuan dan konsultasi publik serta segera diterbitkannya ketentuan sertifikasi ISPO.

5. ISPO akan secara resmi diumumkan pelaksanaannya pada akhir bulan Maret yang akan datang, pelaksanaan  ini  akan diberi waktu 3 tahun.

6. Sertifikasi ISPO bagi petani sedang disusun dan akan segera dibahas oleh Tim ISPO.